Surat Suara Sudah di Kantor KPU dan Siap Didistribusikan

[ Sabtu, 24 Juli 2010 ]

SURABAYA - Persiapan coblos dan hitung ulang pilwali semakin mantap. Seluruh surat suara yang jumlahnya 459.442 lembar sudah tiba di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya Kamis malam lalu (22/7) dan siap didistribusikan. Surat suara sebanyak itu berasal dari total jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 448.217 orang, ditambah dengan cadangan 2,5 persen.

Menurut anggota KPU Edward Dewaruci, minimal H-5 surat suara sudah terdistribusi ke kecamatan yang mengadakan coblos ulang. "Target kami, pada 28 Juli surat suara sudah tiba di kecamatan dan langsung didistribusikan ke TPS (tempat pemungutan suara, Red)," ucap pria yang akrab dipanggil Teted tersebut.

Surat suara yang dipakai dalam coblos ulang agak berbeda dengan saat pilwali 2 Juni lalu. Dalam surat suara yang sekarang, di bawahnya tertulis "Pemilukada Surabaya atas perintah Mahkamah Konstitusi". "Karena memang perintah UU dibatalkan MK dan digantikan oleh perintah konstitusi MK. Logika hukumnya seperti itu," terang pria berkacamata tersebut.

Teted kembali menegaskan kesiapan pihaknya melaksanakan coblos dan hitung ulang. Menurut dia, kesiapan KPU bisa dilihat dari tiga hal. Pertama kesiapan sumber daya manusia (SDM), kedua logistik, dan yang terakhir pendanaan. Soal SDM, Teted mengatakan sudah beres. "Sejumlah raker dan pelatihan sudah kami lakukan. Semua jajaran, mulai KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) hingga PPK (panitia pemilihan kecamatan), sudah klir semua," tandasnya.

Soal logistik, Teted juga mengatakan siap. Surat suara yang paling ribet pun sudah beres. Proses pengadaan tetap menggunakan percetakan yang lama. Proyek itu bernilai di bawah Rp 50 juta. KPU, kata Teted, sudah mengonsultasikan masalah tersebut kepada pemkot. "Sudah tidak ada masalah. Kami sangat siap untuk soal logistik," tegasnya.

Untuk pendanaan, juga tidak ada kendala. "Ya, dengan memanfaatkan dana pilkada yang ada. Karena masih ada sisanya dan pemkot juga sudah konsultasi dengan Mendagri, tidak ada masalah. Jadi, kurang apa lagi?" ucapnya dengan nada tanya.

Di bagian lain, Ketua Panwas Pilwali Surabaya Wahyu Haryadi meragukan kesiapan KPU. Keraguan tersebut, salah satunya, didasari temuan panwas pada 14 Juli lalu. Kala itu panwas menemukan indikasi bahwa keamanan surat suara di kecamatan yang akan dihitung ulang masih amburadul. Lho, bukankah surat suara sudah dimasukkan ke dalam ruang tertutup, digembok, dan di-police line? "Memang betul, tapi itu karena saya yang teriak-teriak ke Polrestabes Surabaya untuk minta diamankan," ungkapnya.

Wahyu juga mempertanyakan kesiapan SDM dan anggaran. "Ngomong siap itu gampang. Tapi, nanti jangan sampai ada apa-apa di belakangnya," tandas dia